Persiapan Untuk Lamaran Ala CiGus…

alham dulillah, prosesi lamaranku bulan ini (20 Maret 2008) berjalan dengan sangat lancar…

meski hanya kecil-kecilan, kehidmatan dari acara itu kerasa banget, karena yang terpenting adalah kehidmatannya..

nah, untuk mencapai porsesi ini juga sebenarnya gak mudah-mudah banget, terutama jika keluarga pihak perempuan pemegang teguh adat istiadat

bagus sih, cuma kadang ada yang memberatkan…so, butuh persiapan yang matang dan master plan

nah, kalau memang ada adatnya, hendaknya si calon perempuan memberikan gambaran dahulu ke pihak laki-laki, jadi nanti pas acara dia gak blank..gak tahu mulai dari mana atau kagok karena terkejut (syukur rombongan abi dah ada ahlinya)..begitu juga perempuannya ada beberapa tahap lamaran yang harus dia ketahui, misalnya gak boleh kontak-kontakan dulu sama si kang mas sebelum acara di mulai…bahkan aku waktu itu dipingit dulu meski hanya beberapa jam saja…

nah, ini dia sedikit wejangan buat rekan-rekan sejawat yang akan mengadakan lamaran, baik yang direncanakan atau kejutan…tetep kudu ada master plannya ya…

 

Toleransi, Kunci Kedamaian

Indonesia memiliki kemajemukan budaya, bahasa, suku dan agama. Diperlukan toleransi tinggi dari seluruh pihak agar cita-cita membentuk bangsa yang penuh kedamaian dapat tercipta.

“Hendaknya kita terus meningkatkan solidaritas yang mampu menjaga perdamaian dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan ini. Solidaritas yang tidak terlalu eksesif dan eksklusif. Sangat cocok diterapkan di negara kita yang majemuk ini,”ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, di Istana Negara, kemarin (24/03).

Presiden mengajak seluruh umat Islam Indonesia terus mendorong pembangunan peradaban Islam, perdamaian keadilan, kebebasan, keseimbangan, toleransi dan kesamaan. Semua itu mengacu pada konsep “Islam sebagai rahmatan lilalamin.”

Seluruh pemimpin, di tingkat rumah tangga, desa, daerah, provinsi hingga negara, bersama-sama mencontoh dan mengaplikasikan cara kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengedepankan tanggung jawab dan pantang berputus asa. Khususnya dalam mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan.

“Saya sadari bahwa kita adalah manusia yang amat kecil dan amat jauh dari kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah mengapa kita harus mengembangkan kepribadian kita dari hari ke hari,” kata Presiden yang tidak didampingi oleh Ibu Negara Ani SBY karena tengah terserang sakit. Menurut Presiden, Ibu Ani mengalami kelelahan setelah menemani Presiden mengunjungi ke Iran, Sinegal, Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab.

Ada sifat-sifat mulia yang patut dicontoh dari Nabi Muhammad SAW yakni sifat sabar, tegar, tawakal dan selalu bersyukur dalam menghadapi tantangan dan ujian apapun. Selain itu ia juga harus mau bekerja keras, tidak mudah putus asa dan bertanggung jawab guna mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi untuk kesejahteraan masyarakat dibawah pimpinannya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi oleh Mufidah Kalla, sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu, perwakilan negara sahabat dan sejumlah undangan.

Suci Dian H

 

Bekerja Sama Naikkan Perekonomian Bangsa

Dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan termasuk di dalamnya pemerintah, pemilik usaha dan modal serta para tenaga kerja.

“Kemitraan yang baik antara pekerja dan pengusaha tentu akan memberikan manfaat dan keuntungan yang tinggi bagi seluruh pihak, diantaranya dapat membangkitkan kembali dunia usaha yang pada akhirnya menumbuhkan perekonomian Indonesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan acara Musyawarah Nasional ke VIII, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu (26/03).

Bisa dibayangkan, jika dunia usaha di Indonesia kembali unjuk gigi maka akan semakin banyak terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga, akan memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia yang merupakan salah satu petunjuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bahkan, pemerintah pun akan diuntungkan dengan kembali berkembangnya dunia usaha di Indonesia. “Dengan banyaknya dunia usaha, maka akan semakin banyak pula pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah. Dan Insya allah dengan pajak itu pula pemerintah dapat mengelola APBN dengan lebih baik lagi untuk kemudian disalurkan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan (membantu) masyarakat miskin,” kata Presiden.

Untuk itulah, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan sebagai langkah awal dukungan pengusaha atas upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat, dalam musyawarah nasional yang diadakan tahun ini akan difokuskan pada peningkatan investasi di dan ke Indonesia.

Menurut Sofjan, saat ini setidaknya ada dua hal yang membebankan para investor baik di dalam maupun dari luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Adalah ketidakpastian hukum dan perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerjanya. “Selama ini, di tengah-tengah pengusaha dan tenaga kerja selalu ada kotak-kotak pemisah, padahal keduanya saling bergantung dan tidak dapat terpisahkan,” ujar Sofjan.

Menurutnya, dalam aktivitas perekonomian pengusaha tetap membutuhkan pekerja, tidak bisa hanya dengan siapnya dukungan modal dan keberadaan pabrik. Begitu sebaliknya dengan pekerja, meski mereka ulet dan siap kerja tetapi bila tidak didukung dengan ketersediaan lowongan pekerjaan maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat selama ini. Banyaknya mahasiswa lulusan universitas terbaik yang menganggur karena tidak seimbangnya antara jumlah lulusan dengan lowongan yang ada.

“Tanpa pengusaha, buruh tidak ada, sebaliknya buruh tanpa pengusaha juga tidak akan ada,” kata Sofjan.

Untuk mempercepat penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha itu, maka sejak tahun lalu Apindo telah membentuk dua tim serikat kerja yang fungsinya, pertama untuk membantu percepatan penyelesaian berbagai kasus perselisihan antarpekerja dan pengusaha. Kedua, berfungsi untuk segera menyelesaikan undang-undang yang terkait tenaga kerja.

“Untuk UU, kita sudah mulai membahas tentang Jamsostek yang akan diikuti dengan UU serikat kerja. Baru kemudian diikuti dengan penyelesaian UU PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dan terakhir UU No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja,” ujarnya.

Investasi 2007 Terbaik

Terkait besar investasi di Indonesia, Presiden mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka realisasi investasi di Indonesia telah mengalami peningkatan berdasarkan data tahun 2007.

“Realisasi investasi tahun 2007 adalah yang terbaik sejak tahun 2000. Realisasi PMA dan PMDN 2007 mencapai Rp135 triliun, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp114 triliun,” papar Presiden.

Tetapi, menurut presiden keberhasilan itu tentulah belum cukup. “Kita harus mengundang lagi investor, tetapi utamakan investor dalam negeri baru kemudian kita mengajak partner investor dari negara lain,” tutur Presiden.

Bersamaan dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa kini ia telah menambahkan satu kebijakan penting yang mampu mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang dituangkan dalam triple track strategy. Kebijakan tersebut adalah pro business, yang akan melengkapi pro growth, pro poor, dan pro job.

Suci Dian (diterbitkan di Jurnal Nasional)

 

Kasus HAM Mendapat Sorotan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas dengan seadil-adilnya. Presiden berharap agar aktivis-aktivis pembela HAM di seluruh Indonesia tidak cepat berputus asa dan lelah dalam menjalankan upayanya membela kebenaran. Karena, perjuangan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, dalam konferensi pers seusai menemui Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3).

Usman Hamid, bersama sejumlah perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM di antaranya, Sumarsih, ibu dari Wawan yang tewas tertembak dalam tragedi Semanggi I, Ruminah keluarga korban kerusuhan Mei 1998, Tuti Koto keluarga korban penculikan aktivis tahun 1997, Tirta korban peristiwa Tanjung Priok, dan Azwar Kaeli korban kasus Talangsari, melaporkan langsung kepada Presiden terkait sulitnya memperoleh titik terang kasus yang menghilangkan nyawa keluarga mereka.

“Kebenaran dan keadilan itu datangnya pasti. Tetapi butuh perjuangan, kerja keras dan kerja sama yang baik antar unsur pemerintah dengan unsur masyarakat, agar persoalan-persoalan kekerasan semacam ini dapat diakhiri,” ujar Usman mengutip SBY.

Kepala Negara juga menyampaikan dukungannya atas seluruh upaya Kontras membantu pihak berwenang dalam mengusut berbagai masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah air.

Untuk mempercepat proses penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran HAM, Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) segera menggelar sidang kabinet khusus untuk membahas upaya-upaya percepatan penuntasan kasus.

“Akan ada sebuah diskusi khusus dan pengecekan di tingkat kabinet dan jajaran Menko Polhukam sehingga setidaknya bisa memberikan solusi bagi penyelesaian kasus ini di masa mendatang,” kata Usman mengutip Presiden.

Presiden juga memberikan personal guarantee pada Kontras untuk dapat menghubungi siapa pun pejabat negara terkait upaya mempercepat proses penyelidikan kasus HAM. Dan Presiden mewajibkan kepada para pejabat yang dimintai bantuannya untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Silahkan kontras menghubungi pejabat negara siapapun itu terkait proses pendampingan yang dilakukan, dan para pejabat tersebut pun harus memberikan pelayanannya dalam upaya penuntasan kasus,” ujar Presiden seperti ditirukan Usman.

SBY juga mengungkapkan keterkejutannya saat mendengar laporan Kontras terkait hilangnya sejumlah berkas kasus dugaan pelanggaran HAM yang kini diusut Kejaksaan Agung.

“Presiden berjanji akan segera mengecek ke Jaksa Agung secara langsung, untuk kemudian diupayakan langkah lanjutnya di masa yang akan datang,” kata Usman.

Senada dengan Usman, Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng mengatakan Presiden segera menggelar rapat kabinet terbatas khusus untuk mengumpulkan para menteri serta pembantu Presiden lainnya yang terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM.

“Itu segera. Presiden akan menggelar rapat kabinet terbatas yang khusus mengagendakan pelanggaran HAM,” kata Andi.

Andi menambahkan Presiden juga mempersilakan keluarga korban dan Kontras untuk menghubungi langsung pejabat yang berwenang guna mengadakan dialog dan membantu mereka dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM.

Suci Dian H (sudah diterbitkan di Jurnal Nasional)

 

Hutan Titipan Anak Cucu

Pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia jangan sampai mengalahkan arti penting dari kelestarian hutan itu sendiri. Manusia ditakdirkan memiliki kemampuan untuk bersikap bijaksana, sehingga harus mampu mengelola hutan secara arif sebagai bentuk dari tanggung jawabnya.

“Tujuan pembangunan di bidang kehutanan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus kesejahteraan dari hutan itu,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan di Istana Negara, Kamis (27/03).

Namun, Presiden menambahkan di dalam pemanfaatan nilai ekonomi isi hutan, jangan sampai kita beranggapan bahwa seluruh isinya adalah milik kita. “Hutan bukanlah milik kita, ia kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi, sudah kewajiban moral kita semua untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden berharap agar jangan ada kecerobohan dan keteledoran saat mengelola hutan, karena bukan hanya merugikan masyarakat yang hidup saat ini tetapi juga di masa mendatang.

“Kehidupan tidak akan selamat, jika kita salah mengelola hutan,” kata Presiden yang didampingi oleh Menko Polhukam Widodo As, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Kehutanan MS Kaban, Menega LH Rahmat Witoelar, dan Mensesneg Hatta Rajasa.

Akan tetapi, Presiden menyuarakan ketidaksetujuannya atas sikap sebagian besar negara-negara maju yang menekan Indonesia untuk tidak menyentuh hutannya. Dengan alasan, dapat mengganggu kehidupan dunia karena tidak mampu mengelolanya dengan baik. Pernyataan itu dilihat dari masih tingginya kasus kejahatan kehutanan seperti ilegal logging dan ilegal trade, serta impor asap yang kerap terjadi kala Indonesia memasuki musim kemarau kering.

“Lho kok enak, padahal yang dulu mengatakan itu juga punya hutan tetapi sekarang sudah habis akibat upaya pembangunan perekonomian mereka,” kata Presiden. Untuk itu, Presiden meminta agar masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak menelan mentah-mentah desakan itu. “Karena pilihan itu harus dibayar dengan kesejahteraan dan penderitaan masyarakat kita sendiri,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, imbauan yang terbaik seharusnya bernada mendorong Indonesia untuk memanfaatkan isi hutan sekaligus memeliharanya dengan arif, bukan dengan melarang menyentuhnya. “Hendaknya peliharalah hutan Anda baik-baik agar bumi kita selamat, tetapi silahkan dengan cara yang baik pula manfaatkan hutan Anda, dan itu pula yang akan kita lakukan,” ujar Presiden.

Bersamaan dengan itu, Presiden juga mengabarkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan proposal kepada sebelas negara yang masih memiliki hutan hujan tropis, seperti Malaysia, Papua Nugini, Brasil, Kolombia, Kostarika, Peru, Kongo, dan Kamerun. Untuk bekerja sama dalam mengelola, melestarikan, dan menjaga hutan yang merupakan paru-paru dunia ini.

“Tetap diperlukan kerja sama yang baik, sehingga bila nanti carbon trading sudah bisa dilaksanakan, maka negara-negara yang sudah ikut menyelamatkan bumi melalui pelestarian hutannya itu, harus diberikan kompensasi,” kata Presiden.

Tanpa melupakan kehadiran seluruh pejabat Departemen Kehutanan dalam acara itu, Presiden juga memberikan sembilan instruksi yang tidak hanya dikhususkan kepada jajaran pejabat Dephut tetapi juga masyarakat.

Antara lain, ajakan untuk membangun dan mengelola sumber daya hutan yang mampu memberikan manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Meningkatkan manfaat ekonomi hutan tanpa melupakan kelestariannya, menjaga sumber daya air sebagai langkah mencegah terjadinya krisis air bersih, pencegahan yang maksimal atas berbagai bencana terkait kerusakan hutan seperti longsor, banjir badang, dan kebakaran hutan.

Tidak lupa pula peningkatan keamanan untuk menurunkan tingkat kejahatan hutan, reformasi pemerintahan dengan mengaplikasikan poin-poin good governence dan juga tidak melupakan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar area hutan. Satu pesan penting presiden, “Jangan toleransi atas berbagai penyimpangan yang melibatkan hutan”.

Suci Dian H

diterbitkan di Jurnal Nasional

 

Politik Indonesia

Boediono dan Sri Mulyani Diusulkan Sebagai Cagub BI

jakarta

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diusulkan sejumlah tokoh dan pengamat untuk menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

“Tadi ada yang mengusulkan nama Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani ke Presiden,” kata pegamat ekonomi Mirza Aditya Swara seusai mengikuti dengar pendapat sesi kedua mengenai kriteria calon Gubernur Bank BI dengan Presiden di Istana Negara, Jumat (28/3).

Kemarin, Presiden mengundang sejumlah tokoh, pengamat ekonomi, pengusaha, pemimpin redaksi, dan akademisi untuk dimintai masukan mengenai nama calon Gubernur BI yang akan diusulkan ke DPR.

Sebanyak 19 tokoh diundang dalam rapat yang digelar dua sesi tersebut. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mantan gubernur BI Adrianus Mooy, mantan gubernur BI Arifin Siregar, Direktur Utama BRI Sofyan Basir, Kepala LPEM UI Chatib Basri, dan pengamat ekonomi Mirza Aditya Swara.

Menurut Mirza, Presiden menanggapi secara positif usulan tersebut. “Presiden menanggapi usulan itu dengan baik,” ucapnya. Menurut Gubernur BI Burhanuddin Abdullah pertemuan dengan Presiden lebih membicarakan kriteria-kriteria yang sesuai untuk seorang gubernur BI. Kriteria yang dimaksud adalah mereka yang diterima di pasar, mengerti makro ekonomi, mengerti moneter, dan memahami dampak dari kebijakan BI terhadap berbagai segi kehidupan baik sosial maupun politik.

“Dan itu adalah cita-cita. Jikalaulah saja ada orang seperti itu kita bersyukur,” kata Burhanuddin.

Mantan Gubenur BI Adrianus Mooy mengatakan hingga kemarin penentuan kriteria masih belum selesai dan bagaimana kriteria yang ideal akan diputuskan sendiri oleh Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, mengatakan dalam pertemuan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendengarkan aspirasi masyarakat .

“Presiden menanggapi semua masukan dengan sangat positif dan tinggal menunggu tiga hari lagi untuk masukan secara tertulis (dari pihak-pihak yang diundang tadi).

Dengan demkian dapat dipastikan minggu depan presiden akan memasukkan nama-nama calon gubernur BI untuk kembali di uji oleh DPR,” kata Hatta.

Dia sempat menyinggung bahwa nama calon gubernur BI yang diusulkan dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah menteri yang mengikuti rapat dengar pendapat tersebut. Bersama Hatta turut hadir, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Saat ditanya wartawan Hatta menjawab “Yah masak saya, ” ucapnya.

Suci Dian Hayati/Sally Piri

sudah diterbitkan di Jurnal Nasional

 

Politik Indonesia

Laode: Pemecatan Muhaimin Awal Kehancuran PKB

Jakarta

Pemecatan atau upaya meminta mundur Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan awal dari kehancuran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan PKB.

“Saya kira ini awal kehancuran Gus Dur dan PKB,” kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida usai diskusi bertajuk “Bawaslu dan Sukses Pemilu 2009” di Pressroom DPD RI, Jumat (28/3).

Menurut Laode, dalam sebuah sistem tidak boleh mengidentikkan Gus Dur dengan PKB. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan publik kepada PKB.

Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menilai, kejadian ini hanya untuk menunjukkan posisi tawar atau bargaining agar calon presiden wakil presiden yang ingin berhubungan dengan PKB harus melalui Gus Dur.

Ia pun memperkirakan, suara PKB akan menurun dan beralih ke Partai Kebangkitan Nadlatul Ulama (PKNU) kalau PKNU ikut Pemilu 2009. Di tempat terpisah, Menteri Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Lukman Edy yang juga pernah menjabat sebagai sekjen PKB, sangat menyesalkan pemecatan Muhaimin Iskandar.

“Keputusan itu sangat bertentangan dengan aturan partai karena berdasarkan ADA/RT penghentian Ketua Umum Muhaimin tidak bisa dilakukan tanpa ada muktamar luar biasa ataupun biasa,” kata Lukman yang ditemui di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Seharusnya, menurut Lukman, DPP dapat lebih rasional dalam melihat di mana sumber masalah ini. “Hal ini jelas-jelas merupakan sesuatu yang bertentangan dan tidak mendidik,” katanya.

“Akhir-akhir ini banyak fitnah yang masuk ke Gus Dur dan celakanya fitnah itu dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang salah,” ujarnya. Untuk itu, ia mendorong untuk dilakukan tabayun antarkedua pihak, Gus Dur dan Muhaimin.

Namun, hendaknya proses itu juga didasari dengan komitmen untuk mau bersama-sama mencari di mana titik persoalannya untuk kemudian diselesaikan. “Yang jelas kita tidak ingin ada pelengseran apalagi hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja,” ujar Lukman.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno juga mengaku cukup prihatin atas apa yang tengah terjadi dalam PKB. “Sebagai kader PKB saya ikut prihatin semoga bisa cepat selesai dan konsisten sebab PKB sebagai parpol merupakan aset bangsa untuk membangun sistem politik di indonesia ini,” kata Erman yang pernah menjabat Bendahara Umum PKB ini.

n Friederich Batari/Suci Dian