RSS

reportase departemen PU

11 Feb

Departemen PU Kaji Penerapan Kontrak Output

Departemen Pekerjaan Umum (PU) saat ini tengah mengkaji penerapan sistem kontrak kerja berbasis output, untuk menggantikan sistem kontrak lama yang diatur di dalam Keppres No.80 tahun 2003, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU, Sumaryanto Widayatin di Jakarta, kemarin (31/01).

“Sebenarnya sistem ini bukan baru karena sudah sejak lama digunakan di industri perminyakan sebagai engineering procurement contract (EPC) atau design and build contract, bahkan di luar negeri sistem ini sudah digunakan secara luas,”jelas Sumaryanto di dalam konferensi pers terkait penjabaran program BPKSDM tahun 2008 ini.

Sebelumnya, rencana ini juga sudah pernah dibicarakan untuk diuji cobakan dalam kontrak pembangunan jalan di Jawa Barat dan Sumatra Barat. Namun, karena sejumlah hambatan akhirnya program tersebut tidak terealisasi dan kini dikaji ulang.

“Tidak terlaksananya karena tengah dipertimbangkan apakah stakeholder siap untuk menanggung risiko dalam waktu yang lebih panjang. Begitu juga dengan pihak asuransi apakah bisa menjamin untuk memberikan dukungan,”katanya.

Sumaryanto mengatakan sesungguhnya sistem kontrak output ini merupakan inovasi di dalam pelaksanaan tender. Perbedaannya dengan sistem kontrak yang lama, kontrak input, pemerintah bertanggung jawab penuh atas perkembangan infrastruktur yang telah dibangun seusai serah terima. Sedangkan dalam kontrak output, kontraktorlah yang bertanggung jawab setidaknya dalam waktu lima tahun.

Dengan arti, kontraktor memiliki tanggung jawab penuh terhadap infrastruktur yang dibangun dimulai dari masa pembangunan hingga ke perawatannya, terhitung selama lima tahun setelah diserahterimakan kepada pemerintah.

Menurutnya, sistem kontrak output dapat memberikan sejumlah keuntungan baik bagi kontraktor maupun pemerintah. Bagi kontraktor, mereka tidak lagi perlu meluangkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan penawaran. Karena dengan sistem ini dimungkinkan para konsultan dapat bekerja sama dengan kontraktor di dalam pembuatan penawaran.

“Rencananya sistem ini akan diterapkan pula pada kontrak jalan tol, dimana investasinya akan digabungkan dengan pekerjaan konstruksinya. Sehingga setelah investor menang maka tidak perlu lagi menenderkan konstruksinya lagi karena sudah dinilai dengan kontrak model EPC. Jadi lebih praktis,”jelas Sumaryanto.

Sedangkan dari sisi pemerintah, sistem kontrak seperti ini berpotensi memberikan penghematan dalam jumlah yang sangat besar.

“Daripada kita setiap tahunnya membuat kontrak pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan, lebih baik kita buat misalnya lima tahun kepada kontraktor termasuk pengawasan overloading-nya. Jadi pemerintah tidak akan terlalu repot karena lima tahun tersebut jalan akan tetap mulus dibawah tanggung jawab si kontraktor,”jelasnya.

Suci Dian Hayati

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 11, 2008 in reportase

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: