RSS

Tambang VS Hutan

22 Okt

Mungkinkah manusia modern tak butuh bahan tambang? “Mustahil,” kata Ketua Indonesia Mining Association Arif S. Siregar. Presiden Direktur PT Indonesia Nikel (Inco) Tbk ini lantas menunjuk jam tangan yang digunakannya, cincin, telepon seluler, dan komponen alat-alat kelistrikan sebagai beberapa bukti. Manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, membuat dia dan rekan-rekannya yang bergelut di dunia pertambangan, tak membayangkan bahwa dunia tambang harus ditutup. Mereka yakin pertambangan akan banyak membantu pembangunan di Indonesia. Negara ini sejak dahulu dengan kekayaan alam terpendamnya mampu menarik perhatian para investor besar dunia. Indonesia bahkan dinobatkan menjadi negara dengan kekayaan tambang nomor tujuh terbesar di dunia. Ini jelas potensi yang sangat luar biasa dan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Khusus untuk mineral batubara saja, tahun lalu menyumbang pendapatan negara hingga Rp30 triliun.

Tetapi, potensi tambang itu ternyata banyak yang berada di bawah tanah hutan lindung. Nah, saat ini pemanasan global kini menjadi isu utama. Indonesia yang memiliki luas daratan 198 juta hektar, dengan lahan hutan seluas 120 juta hektar dituntut serius membatasi kerusakan hutannya. Bahkan, untuk isu yang satu ini, Indonesia akan menjadi salah satu negara utama, karena akan menjadi tuan rumah konferensi tentang pemanasan global ini di Denpasar, Bali.

Benturan tak terhindarkan. Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Soemarno Witoro Soelarno, mengatakan, pertambangan memang sulit untuk tidak tumpang tindih dengan pelestarian hutan. Mineral dan logam banyak sekali yang terletak di daerah hutan lindung. “Ini memang menjadi kendala pertambangan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.”

Untuk mengatasi atau meminimalisasikan benturan kepentingan itu, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Boen Purnama berharap, para investor yang ingin mengajukan izin penggunaan lahan hutan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihaknya. “Sehingga sedari awal bisa dianalisis apakah pengajuan mereka bisa ditindak lanjuti ataukah tidak,” ucapnya pekan lalu kepada Jurnal Nasional.

Hanya saja, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, Simon F Sembiring tak melihat hal itu sebagai benturan. Di mana-mana kan pertambangan harus membongkar tanah, karena ada di bawah tanah. Kalau saya merasa tidak membenturkan.” Dia menambahkan,”Kalau memberikan dampak yang positif, mengapa kita harus membenturkannya.”

Karena itu, Witoro Soelarno memohon agar ruang untuk pertambangan tetap dibuka. Tapi, “bukan dibuka seluas-luasnya.” Karena pihaknya pun paham, hutan tak boleh dihabiskan.

Perbedaan kepentingan itu tak jarang menempatkan investor pertambangan sebagai pihak yang dirugikan. Karena itu, produk pertambangan Indonesia saat ini tak bisa meningkat secara signifikan. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Asociation, Priyo Pribadi mengeluh, selama lima tahun terakhir pertambangan di Indonesia tidak naik tidak turun alias stagnan. “Padahal di luar sana industri pertambangan sudah maju pesat”.

Agar pertambangan Indonesia tak ketinggalan, Arif Siregar menyarankan antardepartemen perlu koordinasi. “Pemimpin negara harus mampu bertindak tegas.” ujarnya. Presiden Direktur Aneka Tambang, Darma Ambiar menyarankan hal serupa karena melihat dengan jelas perbedaan tujuan dua departemen tersebut.

Boen mengakui dalam beberapa hal sikap egosektoral masing-masing departemen memang lebih dulu muncul, meskipun hubungan kedua departemen tersebut baik-baik saja. “Biasanya itu terjadi karena masing-masing punya mandat yang diatur oleh undang-undangnya sendiri,” ucap Boen.

Menteri Lingkungan Hidup pun melihat egosektoral itu masih dalam batas kewajaran. Bagi dia, wajar jika Menteri Kehutanan ngotot menjaga kelestarian hutan. “Memang itu tugasnya.” Sebaliknya, dia memahami jika Menteri ESDM harus meningkatkan produksi tambang, karena tuntutannya juga begitu.

Rahmat berpendapat, optimasi harus selalu dicari. Dia yakin itu bisa dicapai. Banyak cara yang bisa dilakukan. Tak semua pertambangan harus dilakukan secara terbuka. Penambangan tertutup menjadi pilihan yang baik untuk menjaga lingkungan saat ini. “Jadi harus friendly mining,” ucap Rachmat kepada Jurnal Nasional.

Agar tak terjadi banyak benturan kepentingan klasik ini, Rachmat meminta semua pihak untuk menghormati tata ruang nasional yang telah dibuat oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. “Jadi kalau memang suatu wilayah sudah ditentukan sebagai hutan lindung, ya jangan mengajukan izin pertambangan, karena pasti ditolak.” Bagaimana jika masih terjadi benturan? “Tentu saja sidang kabinet akan menjadi wasitnya,” ucapnya. Rahmat yakin selalu ada solusi.

Arif Siregar maupun Darma Ambiar sepakat. Toh, meski terlihat banyak masalah,” perusahaan-perusahaan pertambangan yang besar di Indonesia tetap masih bisa beroperasi hingga saat ini,” kata Arif. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa masalah memang banyak, tapi semua bisa diatasi.

Thonthowi Dj/Suci Dian Hayati/Frederica Ermita

Dicetak di Jurnal nasional, 11 Oktober 2007

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 22, 2007 in reportase

 

2 responses to “Tambang VS Hutan

  1. Asniatih

    Maret 1, 2011 at 12:50 pm

    tambang vs hutan tidak akan pernah sejalan, bagaimanapun kegiatan pertambangan dilakukan dengan mengeksploitasi hutan walaupun ada langkah rehabiltasi ataupun sejenisnya namun untuk menjadikan suatu kawasan menjadi hutan kembali membutuhkan waktu yang sangat2lah lama, menurut saya kegiatan pertambangan hanya memberikan keuntungan sesaat sj dan meninggalkan bencana, toh juga di indonesia kegiatan pertambangan banyak di olah oleh investor asing. sedikitnya memang kita dapat persen namun hanya seper seribu atau seper sejuta saja. kapan kayanya indonesia, SDM anak di Indonesia harus diperkaya dulu agar hasil tambang tdak lario ke negara lain

     
  2. Asniatih

    Maret 1, 2011 at 12:51 pm

    tambang vs hutan tidak akan pernah sejalan, bagaimanapun kegiatan pertambangan dilakukan dengan mengeksploitasi hutan walaupun ada langkah rehabiltasi ataupun sejenisnya namun untuk menjadikan suatu kawasan menjadi hutan kembali membutuhkan waktu yang sangat2lah lama, menurut saya kegiatan pertambangan hanya memberikan keuntungan sesaat sj dan meninggalkan bencana, toh juga di indonesia kegiatan pertambangan banyak di olah oleh investor asing. sedikitnya memang kita dapat persen namun hanya seper seribu atau seper sejuta saja. kapan kayanya indonesia, SDM anak di Indonesia harus diperkaya dulu agar hasil tambang tidak lari ke negara lain.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: