RSS

Investor Pertambangan Menanti Kejelasan Undang-Undang Kehutanan Indonesia

22 Okt

Kekayaan sumber daya alam Indonesia baik yang tersimpan di dalam tanah maupun di permukaannya sudah tidak diragukan lagi besarnya. Bahkan, sejak dahulu kekayaan alam tanah air terutama mineral dan logam, mampu menarik perhatian para investor besar dunia. Indonesia sendiri bahkan dinobatkan menjadi negara dengan kekayaan tambang nomor tujuh terbesar di dunia.

Ini jelas merupakan potensi yang sangat luar biasa dan mampu menggerakkan perekonomian nasional. Tetapi, tentu dengan pengelolaan dan pengawasan yang benar terlebih sebagian besar kawasan pertambangan di Indonesia berada di areal hutan baik lindung maupun konservasi.

Indonesia tidak mungkin lagi gegabah dalam menentukan kebijakannya yang berhubungan dengan hutan. Ditambah lagi dengan merebaknya isu mengenai pemanasan global, seluruh negara internasional kini memandang tajam ke Indonesia yang memiliki potensi hutan yang cukup besar.

Hutan Indonesia yang hampir menutupi sebagian kawasan nusantara, dalam beberapa tahun terakhir “terluka” akibat serangkaian aktivitas ilegal loging, pembukaan lahan dan kebakaran hutan serta bencana alam lainnya. Dikenal sebagai paru-paru dunia, jelas Indonesia diminta untuk lebih aktif menjalankan perannya dalam melestarikan hutan.

Pemerintah pun dalam satu dasawarsa terakhir gencar menjalankan aksi perlindungan hutannya. Beberapa oknum pencuri kayu baik dalam jumlah yang besar maupun kecil, berhasil diungkap dan diadili. Bahkan, kini Departemen Kehutanan semakin mengencangkan “ikat pinggangnya” demi menjalankan amanat melestarikan hutan.

Lalu, selesaikan masalah dengan menjalankan amanat seluruh negara itu? Tentu tidak. Hutan tidak hanya dikuasai oleh departemen Kehutanan saja, masih banyak pihak yang memiliki kepentingan dan tergantung kepada hutan. Salah satunya adalah warga lokal yang mendiami kawasan tersebut, atau pun beberapa departemen negara lainnya yang juga memiliki kepentingan dengan hutan. Seperti departemen Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Departemen Pertambangan.

Akibat mengutamakan kepentingannya masing-masing (egosektoral), tidak jarang investor pertambangan yang menginvestasikan uangnya di Indonesia menjadi korban. Misalnya, dalam urusan permohonan izin pengelolaan lahan hutan untuk pertambangan, tidak jarang para pengelola dilempar dari satu departemen ke departemen lainnya. Akibatnya urusan yang seharusnya tidak membutuhkan waktu dan dana yang banyak, menjadi bertambah.

Akhirnya banyak investor mengeluh karena kesulitan mengurus berbagai hal terkait penggunaan lahan di Indonesia dan beberapa diantaranya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Hal itu jelas sangat merugikan Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Asociation, Priyo Pribadi S, “selama lima tahun terakhir pertambangan di Indonesia tidak naik tidak turun. Padahal di luar sana industri pertambangan sudah maju pesat”.

Saat diminta kejelasannya, Priyo memaparkan pembahasan mengenai rancangan undang-undang yang mengambil waktu tidak singkat itu, akhirnya menghambat para investor masuk ke Indonesia dan akhirnya berpengaruh ke industri pertambangan Indonesia. “Saat negara-negara lain sibuk mengeksplorasi kandungan mineral masing-masing tambangnya, Indonesia malah sibuk dengan perundang-undangannya,”jelas Priyo.

Ketua organisasi Indonesia Mining Association yang sekaligus Direktur PT. INCO, Arif S Siregar, kepada Jurnal Nasional Selasa (02/10) mengungkapkan “sebenarnya yang diinginkan para investor pertambangan sangat mudah sama dengan para investor dari bidang lainnya. Mereka hanya meminta kepastian hukum dan sistem di Indonesia,”jelasnya.

Permasalahan yang sering timbul terkait permohonan izin aktivitas pertambangan. Jika bukan karena birokrasi yang tidak jelas, surat izin yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah dianggap tidak bisa dilanjutkan karena terbentur undang-undang.

Keputusannya, aktivitas pertambangan harus dihentikan dan investor terpaksa mengalami kerugian karena sudah memenuhi serangkaian syarat izin penggunaan lahan. Boen menambahkan undang-undang negara terkait masalah penggunaan lahan hutan, antara lain peraturan menteri kehutanan No.p 12 tahun 2004, No.p 14 tahun 2006, dan No.p 64 tahun 2006, serta UU No.41 tahun 1999 yang kemudian mengalami revisi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Boen Purnama kepada Jurnal Nasional Minggu (07/10) mengatakan “hendaknya para investor yang ingin mengajukan izin penggunaan lahan hutan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Kehutanan”. Hal tersebut penting guna menghindari benturan tersebut. Sehingga sedari awal bisa dianalisis apakah pengajuan mereka bisa ditindak lanjuti ataukah tidak.

Boen juga mengakui dalam beberapa hal sikap egosektoral masing-masing departemen memang lebih dulu muncul, meskipun menurut pengakuannya hubungan antar departemen tersebut baik-baik saja. “Biasanya itu terjadi karena masing-masing punya mandat yang diatur oleh undang-undangnya sendiri,”jelas Boen, dan tentu harus dijalankan oleh masing-masing departemen tersebut.

Presiden Direktur Aneka Tambang, Darma Ambiar kepada Jurnal Nasional saat ditemui setelah mengikuti rapat di DPR, mengatakan “jika Kehutanan diberi tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan, maka pertambangan diberi mandat untuk mengeksplorasi kandungan alamnya”. Jelas terlihat perbedaan tujuan di dalam hal yang sama. Tetapi, Arif berkeyakinan semua itu ada jalan keluarnya. Toh, hingga saat ini baik pemerintah maupun pertambangan dan para investornya masih tetap berjalan.

“Bahkan, perusahaan-perusahaan pertambangan yang besar di Indonesia tetap masih bisa save hingga saat ini,” jelas Arif. Hal ini menunjukkan bahwa semua ada jalan keluarnya, bila kita melakukannya secara terkoordinir.

Boen menambahkan, saat ini yang dilupakan seluruh departemen, bahwa undang-undang di masing-masing sektoral tersebut bukanlah sekedar undang-undang untuk sektoral itu sendiri tetapi juga nasional. “Untuk itu perlu koordinasi dalam memutuskan sesuatu hal”.

Pernyataan serupa juga disampaikan Arif, “semua orang bisa melihat ketidakharmonisan tersebut. Tetapi intinya antar departemen perlu koordinasi dan pemimpin negara harus mampu bertindak tegas,” ujarnya. Sedangkan, Darma menambahkan yang saat ini diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk kasus pertentangan antara kehutanan dan pertambangan ini adalah kebijakan pengembangan sumber daya alam.

Dengan demikian semua badan yang terkait dapat bekerja sama menjalankan kepentingannya masing-masing, tanpa menindas kepentingan badan lainnya. Arif juga meminta agar Indonesia mampu menghormati apa yang sudah ditandatangani di dalam kontrak dengan investor pertambangan.

Menurutnya, Indonesia hanya akan menunjukkan ketidak profesionalannya dalam berbisnis jika kerap memaksa meregonisasikan kontrak. Jika memang berkehendak melakukan penilaian ulang, lakukan kala para investor ingin memperpanjang kontraknya.

“Jangan tiba-tiba di tengah jalan, aturan di rubah. Hal itu sama sekali tidak baik dan akan menjelekkan martabat Indonesia,”ujar Arif karena hal tersebut akan mengubah penilaian para investor terhadap Indonesia. Untuk itu pemerintah diminta untuk tidak gegabah dalam menyetujui suatu kontrak.

Jika pun perubahan tersebut harus dilakukan ditengah-tengah aktivitas pertambangan, pemerintah diharapkan tidak memutuskan segala halnya dengan sepihak. “Perubahan itu harus disetujui oleh masing-masing pihak,”ujarnya. Silahkan duduk bertatap muka dengan para penambang, mereka pun menurut Arif akan dengan senang hati bisa berbicara langsung dengan Pemerintah.

“Bagaimanalah caranya agar para investor senang berinvestasi di Indonesia. Ini juga kan demi kepentingan bangsa bukan untuk kita saja,”jelasnya. Bayangkan satu perusahaan yang berinvestasi hingga 300 juta Amerika dolar mampu mengambil karyawan hingga tiga ribu orang yang secara langsung dan 10 ribu lainnya yang masuk secara tidak langsung.

Ditampilkan di Jurnal Nasional, 11 Oktober 2007

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 22, 2007 in reportase

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: