RSS

Masyarakat Berkembang Seiring Pembangunan Freeport

27 Sep

Jakarta | Kamis, 27 Sep 2007

DI awal pembangunan PT Freeport Indonesia di Papua, masyarakat setempat masyarakat adat Pegunungan Tengah Papua yang kawasan permukimannya kemudian menjadi salah satu lokasi pertambangan, masih jauh dari kata pembangunan berbasis teknologi. Bahkan, kebanyakan warga masih harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Begitulah Abdoel Raoef Soehoed mencatat dalam buku Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua: Pertambangan dan Pembangunan Daerah. Menurut dia, kebanyakan dari mereka tidak terpenuhi gizinya, bahkan tidak satu pun dari mereka mengenal kata rumah sakit, karena jauhnya akses menuju fasilitas kesehatan di provinsi itu. Anak-anaknya pun tidak ada yang bersekolah mencicipi pendidikan dasar.

Ada beberapa masyarakat adat yang tinggal di sekitar area pertambangan Freeport. Suku Amungme salah satunya. Suku ini adalah pemilik asli kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia. Suku ini telah menempati dataran tinggi pegunungan Jayawijaya selama 5.500 tahun terakhir. Kurang lebih suku ini berjumlah 12.000 jiwa.

Komoro adalah suku lainnya. Suku ini menduduki kawasan dataran rendah yang kini digunakan Freeport sebagai lokasi pembuangan tailing (limbah). Selain itu masih ada Suku Dani, Duga, Damal, Moni, dan Mee/Ekari yang menempati kawasan yang lebih luas. Total warga keseluruhannya, dikurangi wilayah Amungme, diduga mencapai 30.000 jiwa.

Menurut Soehoed, tidak mudah bagi Freeport untuk mendekati masyarakat adat terutama dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Jika salah langkah maka Freeport akan kehilangan dukungan dan pengertian para warga tersebut,” ujarnya dalam buku tersebut.

Langkah awal yang mereka lakukan adalah pendekatan menggunakan fasilitas kesehatan. Tentu saja dengan sedikit variasi, karena selama ini warga lebih mengenal tahap penyembuhan dan pengobatan dengan berbagai kekuatan gaib. Akhirnya, kata Soehoed, sedikit demi sedikit para ketua suku mulai terbuka dan itu akan lebih memudahkan Freeport untuk mendekati anggota masyarakat lainnya.

Selanjutnya, Freeport melanjutkan pendekatan dengan perbaikan beberapa sara permukiman, jalan-jalan dan beberapa prasarana dasar lainnya sehingga apresiasi masyarakat terhadap perusahaan itu meningkat.

Upaya Freeport untuk mengenalkan pendidikan dasar dan sekolah kepada masyarakat ternyata jauh lebih mudah. Masyarakat setempat, menurut Soehoed, terlihat sangat antusias. Bahkan, setelah tiga tingkat pertama di bangun dan berjalan, mereka kembali menuntut pendidikan yang lebih tinggi.

Freeport pun mengeluarkan beasiswa untuk memancing minat seluruh anak dan pemuda di tanah Papua. Awalnya luas jangkauan sekolah hanya mencapai Timika, kemudian berkembang hingga ke Jayapura dan kini hingga ke luar tanah Papua seperti Jawa.

Rusdian Lubis, Direktur dan Executive VP-untuk SHE dan Gov Rel PT Freeport Indonesia mengungkapkan, program Community Development PT Freeport Indonesia, setidaknya telah membangun 2.000 rumah tinggal, 100 gereja, 30 sekolah dan asrama pelajar, dua rumah sakit tipe C dan 5 klinik yang mampu melayani 130.000 pasien per tahun 2005. Sedangkan untuk pendidikan, Freeport setidaknya kini telah memberikan sedikitnya 5.000 beasiswa dari sekolah dasar hingga universitas bagi warga Papua.

Freeport melalui program pengembangan masyarakatnya juga telah berupaya untuk mengembangkan perekonomian warga sekitar. Menurut Rusdian, dalam artikelnya: “CSER: Pengalaman dan Pelajaran dari PT Freeport Indonesia”, melalui program tersebut Freeport telah mengeluarkan dana sejumlah US$426 juta pada 1992-2004 dan US$42 juta pada 2005.

Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme-Komoro, dengan harapan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dua suku yang telah dikeruk sumber daya alam kawasannya. Pelestarian lingkungan juga tidak luput dari pengamatan Freeport. Lebih khusus program ini banyak yang menyoroti, dimulai dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, pemerintahan dan juga DPR.

Setidaknya Freeport telah menjalankan beberapa program ramah lingkungan yang tercantum di dalam program beyond compliance. Di antaranya, daur ulang oli bekas sebagai bahan bakar, aki bekas, mereklamasikan hutan bakau dan melakukan penelitian dasar dan terapan tentang satwa dan tumbuhan asli Papua.

“Pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana community development, adalah program yang perlu ketekunan, kerja keras, dan keberanian dalam menghadapi kritik dan kecaman,” ujar Rusdian. Bagaimanapun tambahnya, program kemasyarakatan tersebut adalah program yang sarat isu sosial dan politik.

Meskipun, Freeport telah dengan terbuka dalam menjalankan program corporate social and environmental responsibility, yang merupakan tanggung jawab satu perusahaan terhadap kehidupan warga sekelilingnya dan juga lingkungan, “Freeport tetap menuai kritikan dan kecaman”.

“Tetapi, tanggapilah dengan melapangkan dada atau …mengelus dada,” katanya menjelaskan. Menurut dia, pemerintah, masyarakat dan perusahaan adalah tiga pilar jembatan emas menuju Indonesia yang adil dan makmur. “Untuk itu, ketiganya harus bekerja sama untuk mencapai tujuannya.”

Suci Dian Hayati

Diterbitkan di Jurnal Nasional, 27 September 2007

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2007 in reportase

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: