Industri Bioetanol Butuh Impor Singkong

Pembangunan industri bahan bakar nabati yang memanfaatkan bahan dasar singkong untuk pengembangan bahan bakar bioetanol, saat ini tengah menanti izin impor benih dari pemerintah. Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati, Alhilal Hamdi, mengatakan, impor ini untuk mengimbangi kebutuhan industri. Menurut dia, sedikitnya Indonesia membutuhkan tambahan bantuan bibit sebanyak 4,4 juta ton, atau yang berasal dari lahan seluas 300 ribu hektar, untuk mencapai target industri sebesar 645 ribu kiloliter per tahunnya. “Industri ini berpotensi untuk berkembang sangat baik terutama setelah negara-negara maju mulai mengaplikasikan bahan bakar yang ramah lingkungan ini,” ujarnya akhir pekan lalu kepada Jurnal Nasional, di Jakarta.

Setidaknya, kata dia, sudah ada lima investor yang telah menjalankan industri bioetanol yaitu Medco Group, Melindo Group, Sungai Budi (Tbk), Sampoerna Group, dan Sorini Corp. Kapasitas produksinya antara 60 ribu hingga 300 ribu kiloliter per tahunnya.

Hingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku para investor tengah memanfaatkan lahan yang selama ini digunakan sebagai areal budidaya singkong secara tradisional. Lokasi terbesar berada di provinsi Lampung, dan lainnya tersebar di Jawa dan Sulawesi Tenggara. “Areal lahan di Lampung lebih kurang mencapai tiga ribu hektar, dan di Jawa di bawah 1.000 hektar,” kata mantan Menteri Tenaga Kerja ini.

Sayangnya, bibit yang ditanam di lahan-lahan tersebut jumlahnya tidak lebih dari dua persen dari target areal tanaman. “Padahal produktivitas bibit unggulan tersebut bisa mencapai 60 hingga 80 ton per hektar per musimnya,” ujarnya.

Karena itu, penyediaan bibit unggul yang disebut dengan singkong sambung mukibat itu tidak bisa menyamai kecepatan jalannya industri. Begitu pula dengan penyediaan bibit nonmukibat yang berasal dari Departemen Pertanian di Malang dan sentra-sentra Petani Penyemai Bibit Singkong yang bekerja mandiri di Sukabumi, aluku Utara dan Kutai, masih sangat terbatas.

Untuk itu, tim nasional pengembangan BBN meminta pemerintah dapat memberikan izin impor bibit unggul singkong. Impor yang diinginkan bisa dari Thailand yang memiliki jenis bibit unggul terbaik. “Harapannya pelaksanaan impor bisa dilakukan segera mengingat musim tanam akan dimulai pada November hingga Desember 2007 mendatang,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika saat ini impor berbagai barang konsumtif seperti bahan pangan beras, jagung, kedelai dan lainnya bisa dilakukan, impor bahan baku singkong ini mestinya tak dilarang.

Sementara itu, menanggapi tutupnya tujuh perusahaan biodisel akibat terkena dampak naiknya harga CPO, menurut Alhilal lebih disebabkan karena perusahaan tak memiliki kebun sendiri. Ketergantungan perusahaan-perusahaan tersebut pada pasokan bahan baku dari petani yang harganya terpaut harga pasar, membuat perusahaan tutup. “Jika tidak memiliki kebun sendiri, maka tidak akan kompetitif karena harga bahan baku yang mereka beli sangat dipengaruhi oleh harga di pasar.”

Suci DH, diterbitkan di Jurnal Nasional, 1 November 2007